Kampung Pendidikan Dicanangkan, Warga Wajib Laporkan Anak Putus Sekolah

PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mulai mencanangkan ‘Kampung Pendidikan’ salah satu yang menjadi pilot project pertama yakni Desa Kalitinggar, Kecamatan Padamara. Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM selaku penggagas mengatakan Kampung Pendidikan ini merupakan gerakan bersama untuk melenyapkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Secara konkrit program tersebut akan dimulai dari keawasan masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah apabila ditemukan anak usia sekolah yang putus sekolah. “Saya tekankan kepada bapak-ibu sekalian (Warga Desa Kalitinggar) agar sekarang proaktif jika mendapati ada Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) untuk didata diserahkan kepada Kades, Korwilcam ke Dindik atau saya langsung nanti akan saya gelontorkan bantuan agar bagaimana anak-anak di Kalitinggar ini bisa sekolah,” katanya dalam acara Pencanangan Kampung Pendidikan di Desa Kalitinggar, Padamara, Senin (8/4).

Menurutnya Kampung Pendidikan bagian dari salah satu solusi akan keprihatinan masih adanya anak-anak yang putus sekolah, angka partisipasi sekolah yang belum tuntas dan rata-rata lama sekolah yang rendah. Plt Bupati Tiwi memaparkan saat ini di Purbalingga angka partisipasi sekolah tingkat SD masih 95% dan SMP masih 78%, bahkan rata rata lama sekolah di Purbalingga masih 6,87 tahun atau sampai SMP kelas 1. “Saya miris dengan angka itu,” katanya.

Padahal pendidikan menjadi salah satu indikator dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini 70,53% di tahun 2017. Kampung pendidikan, merupakan program yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama tomas untuk menjadi penggerak, pembantu agar permasalahan pendidikan di Kalitinggar bisa dientaskan.

“Sebab kadang alasan anak putus sekolah tidak mesti karena faktor ekonomi. Tapi juga faktor keluarga, oleh karena itu kami ajak para toko masyarakat dan tokoh agama untuk memberi dorongan moral agar mereka tidak sampai putus sekolah,” katanya.

Ia berharap ke depan tiap kecamatan juga memiliki desa pilot project Kampung Pendidikan ini. Ia juga akan hidupkan lagi program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Sedangkan dari pemerintah sendiri banyak memfasilitasi berbagai bantuan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa AUSTS, ada bantuan perlengkapan sekolah, serta adanya dukungan CSR dari berbagai pihak.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purbalingga Drs Subeno SE MSi menyampaikan, tahun 2015 Purbalingga belum bisa menggapai target MDGs dimana partisipasi pendidikan dasar harus tercapai. “Hasilnya masih jauh, kita yang mestinya sudah memenuhi standard pendidikan nasional sampai SMP, tapi ternyata masih berkutat pada standard minimal itupun masih terseok seok,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan Kampung Pendidikan ini mendorong masyarakat Purbalingga agar sadar pendidikan: Jangan sampai ada AUSTS dibiarkan, jangan sampai anak putus sekolah dibiarkan, jangan sampai gedung sekolah rusak dibiarkan. “Sehingga kesadaran itu segera terbangun diantara semua warga,” katanya.(Gn/Humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *